Menimbang Pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 2014

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal :

Pasal 17,  == Jabatan Administrasi dan kompetensi yang dibutuhkan ==

Pasal 18 ayat (4), == Jabatan Fungsional dalam ASN ==

Pasal 19 ayat (4), == Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri == 

Pasal 20 ayat (4), == Jabatan   ASN tertentu ==

Pasal 57, == tata cara penyusunan dan penetapan   kebutuhan ==

Pasal 67, == pengadaan PNS dan tata cara sumpah/janji PNS ==

Pasal 68 ayat (7), == pangkat dan jabatan ==

Pasal 74, == pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi ==

Pasal 78, == Penilaian kinerja ==

Pasal 81, == gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas ==

Pasal 85, == penghargaan terhadap PNS ==

Pasal 86 ayat (4), == disiplin ==

Pasal 89, == tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS ==

Pasal 91 ayat (6), == pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS ==

Pasal 92 ayat (4), == perlindungan == dan

Pasal 125, == pengangkatan, pemberhentian, pengaktifan kembali, dan hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural diatur dalam Peraturan Pemerintah ==

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil