Untuk Unduh PP 11 Tahun 2017 Pdf. Klik DISINI

 

 SEMOGA BERMANFAAT

 

DIRECTORY UMUM PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2017

 

MENIMBANG : Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

 

BAB I  KETENTUAN UMUM  (Pasal 1 - Pasal 3)

Manajemen PNS meliputi:

  1. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
  2. pengadaan;
  3. pangkat dan Jabatan;
  4. pengembangan karier;
  5. pola karier;
  6. promosi;
  7. mutasi;
  8. penilaian kinerja;
  9. penggajian dan tunjangan;
  10. penghargaan;
  11. disiplin;
  12. pemberhentian;
  13. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
  14. perlindungan.

 

BAB II  PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN  (Pasal 4 - Pasal 14)

 

BAB III PENGADAAN  (Pasal 15 - Pasal 45)

  1. perencanaan;
  2. pengumuman lowongan;
  3. pelamaran;
  4. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
  5. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
  6. pengangkatan menjadi PNS;
  7. Sumpah/Janji PNS.

 

BAB IV  PANGKAT DAN JABATAN (Pasal 46 - Pasal 161)

  1. JA (Jabatan Administrasi);
  2. JF (Jabatan Fungsional);
  3. JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi);
  4. Jabatan ASN Tertentu yang dapat Diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jabatan Tertentu di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat Diduduki Pegawai Negeri Sipil

 

BAB V  PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KARIER (Pasal 162 - Pasal 227)

  Pengembangan Karir

  1. Rencana Pengembangan Karier
  2. Pelaksanaan Pengembangan Karier
  3. Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Karier
  4. Pola Karier
  5. pola karier;
  6. Mutasi
  7. Promosi
  8. penilaian kinerja;
  9. Tim Penilai Kinerja PNS
  10. Penugasan Khusus

  Pengembangan Kompetensi.

  1. Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi
  2. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
  3. Evaluasi Pengembangan Kompetensi

  Sistem Informasi Manajemen Karier

  1. Sistem Informasi Manajemen Karier Instansi Pemerintah
  2. Sistem Informasi Manajemen Karier Nasional

 

BAB VI  PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN (Pasal 228 - Pasal 230)

 

BAB VII  PENGHARGAAN (Pasal 231 - Pasal 237)

 

BAB VIII  PEMBERHENTIAN (Pasal 238 - Pasal 302)

  1. Dasar Pemberhentian
  2. Tata Cara Pemberhentian
  3. Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali
  4. Kewenangan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara, dan Pengaktifan Kembali
  5. Hak Kepegawaian bagi PNS yang Diberhentikan
  6. Uang Tunggu dan Uang Pengabdian

 

BAB IX  PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS (Pasal 303)

 

BAB X  JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA (Pasal 304 - Pasal 307)

 

BAB XI  PERLINDUNGAN (Pasal 308)

 

BAB XII  CUTI (Pasal 309 - Pasal 341)

  1. cuti tahunan;
  2. cuti besar;
  3. cuti sakit;
  4. cuti melahirkan;
  5. cuti karena alasan penting;
  6. cuti bersama; dan
  7. cuti di luar tanggungan negara.
  8. Ketentuan Lain Terkait Cuti

 

BAB XIII  KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 342 - Pasal 350)

  1. PNS yang Menjadi Pejabat Negara dan Pimpinan atau Anggota Lembaga Nonstruktural
  2. PNS yang Mencalonkan Diri atau Dicalonkan menjadi Pejabat Negara
  3. Hak Kepegawaian PNS yang diangkat Menjadi Pejabat Negara dan Pimpinan atau Anggota Lembaga Nonstruktural
  4. Masa Persiapan Pensiun

 

BAB XIV  KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 351 - Pasal 360)

 1. Calon PNS dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan belum mengikuti pelatihan prajabatan sampai dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, wajib mengikuti pelatihan prajabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah inidalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

2. Pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Pejabat administrator yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

4. PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan   65   (enam   puluh   lima) tahun,   Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.

5. PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

6. PNS yang diangkat dalam JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF penyelia setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58), Batas Usia Pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun.

7. PNS yang menduduki JA dan JPT yang telah melaksanakan tugas-tugas JF sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dapat diangkat dalam JF melalui penyesuaian yang dilaksanakan 1 (satu) kali secara nasional untuk paling lama:

  1. 2 (dua) tahun untuk masa persiapan; dan
  2. 2 (dua) tahun untuk masa pelaksanaan,

 terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi, kualifikasi, dan kompetensi serta dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

8. PNS yang telah menduduki JPT tetapi belum memenuhi persyaratan Jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, wajib memenuhi persyaratan Jabatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

9. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa tetap menerima penghasilan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan selesainya masa pemberhentian sementara.

10. PNS yang sedang menjalankan cuti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093), sisa masa cutinya berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

 

BAB XV  KETENTUAN PENUTUP (Pasal 361 - Pasal 364)

  Pencabutan Aturan yang terkait

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                         ttd

               JOKO WIDODO

 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

              ttd

YASONNA H. LAOLY

 

 

(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 63)

 

(TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6037)

 

Untuk lebih jelas silahkan klik Menu diatas....