Cuti di Luar Tanggungan Negara

 

 

Pasal 334

(1)    PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

(2)    Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

(3)    Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

 

 

Pasal 335

(1)    Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.

(2)    Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi

 

 

Pasal 336

(1)    Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan.

(2)    Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

(3)    PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mendelegasikan   kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara.

(4)    Permohonan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak.

 

 

Pasal 337

(1)  Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.

(2)  Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.