Jabatan ASN Tertentu yang dapat Diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 
 
 
 
 
Pasal 147
 
Jabatan ASN tertentu di lingkungan Instansi Pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 
 
 
 
Pasal 148
 
(1) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia   dan   anggota   Kepolisian   Negara Republik Indonesia.
(2) Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di instansi pusat dan sesuai dengan Undang- Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang- Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 
 
 
 
Pasal 149
 
Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan Jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, dan Pasal 148 ditetapkan oleh PPK dengan persetujuan Menteri.
 
 
 
 
 
Pasal 150
 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yang  menduduki  jabatan  ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS.
 
 
 
 
Pasal 151
 
(1) Pangkat   prajurit   Tentara   Nasional   Indonesia   untuk menduduki jabatan     ASN     pada     Instansi     Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dengan persetujuan Menteri.
 
(2) Pangkat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Menteri.
 
 
 
 
Pasal 152
 
Pengisian Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memenuhi persyaratan kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak Jabatan, kesehatan, integritas, dan persyaratan Jabatan lain berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 
 
 
 
Pasal 153
 
PPK Instansi Pusat yang membutuhkan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menduduki Jabatan tertentu pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.
 
 
 
 
Pasal 154
 
(1) Apabila permohonan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 disetujui, Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia mengajukan 3 (tiga) orang calon   disertai   dengan dokumen paling sedikit:
  1. daftar riwayat hidup;
  2. salinan/fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  3. salinan/fotokopi   surat   keputusan   pengangkatan dalam Jabatan terakhir yang telah dilegalisir; dan
  4. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.
 
(2) Dalam hal Jabatan yang akan diisi adalah JA atau JF selain JF ahli utama, PPK memilih dan menetapkan 1 (satu) orang calon untuk menduduki Jabatan tertentu pada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148.
(3) Dalam hal Jabatan yang akan diisi adalah JPT, calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam tata cara pengisian dan pengangkatan JPT pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali penugasan atau penunjukkan oleh Presiden bagi JPT utama atau JPT madya.
 
 
 
 
Pasal 155
 
(1) Prajurit   Tentara   Nasional   Indonesia   dan   anggota Kepolisian Negara   Republik   Indonesia   yang   sedang menduduki Jabatan ASN pada Instansi Pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diberhentikan dari Jabatan ASN apabila:
  1. mencapai   Batas   Usia   Pensiun   prajurit   Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  2. ditarik kembali karena kepentingan organisasi atau alasan tertentu  oleh  Panglima  Tentara  Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 
(2) Prajurit   Tentara   Nasional   Indonesia   dan   anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembalikan  ke Markas Besar Tentara   Nasional Indonesia atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 
 
 
 
Pasal 156
 
Batas Usia Pensiun bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki Jabatan ASN pada Instansi Pusat tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  148  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 
 
 
 
Pasal 157
 
(1) Prajurit   Tentara   Nasional   Indonesia   dan   anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi JPT pada Instansi Pemerintah selain Instansi Pusat tertentu sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   148   setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai    dengan    ketentuan    peraturan perundang-undangan.
(3) Proses seleksi dan persyaratan JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengisian JPT.
 
 
 
 
Pasal 158
 
Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan Jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 harus sudah ditetapkan oleh PPK paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
 
 
 
 
 
Pasal 159
 
Persyaratan untuk  dapat diangkat dalam JPT dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah  mengundurkan  diri  dari  dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 sebagai berikut: 
a.    JPT utama:
  1. memiliki   kualifikasi   pendidikan   paling   rendah pascasarjana;
  2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi  Sosial  Kultural  sesuai  standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang  terkait  dengan  Jabatan  yang  akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
  4. memiliki   rekam   jejak   Jabatan,   integritas,   dan moralitas yang baik;
  5. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
  6. sehat jasmani dan rohani. 
 
b.    JPT madya:
  1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
  2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan  yang  akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
  4. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  5. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
  6. sehat jasmani dan rohani. 
 
c.    JPT pratama:
  1. memiliki   kualifikasi   pendidikan   paling   rendah sarjana atau diploma IV;
  2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi  Sosial  Kultural  sesuai  standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang  terkait  dengan  Jabatan  yang  akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
  4. memiliki   rekam   jejak   Jabatan,   integritas,   dan moralitas yang baik;
  5. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
  6. sehat jasmani dan rohani.
 
 
 
 
Pasal 160
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan mengisi JPT tertentu pada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 diatur oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.