Instansi Pembina

 

Pasal 99

(1)    Instansi pembina JF merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,   atau   kesekretariatan lembaga     negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.

(2)    Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung   jawabnya   untuk   menjamin terwujudnya    standar kualitas   dan   profesionalitas Jabatan.

(3)    Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pembina memiliki tugas sebagai berikut:

  1. menyusun pedoman formasi JF;
  2. menyusun standar kompetensi JF;
  3. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
  4. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
  5. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
  6.  menyusun kurikulum pelatihan JF;
  7. menyelenggarakan pelatihan JF;
  8. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
  9. menyelenggarakan uji kompetensi JF;
  10. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
  11. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
  12. mengembangkan sistem informasi JF;
  13. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
  14. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
  15. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;
  16. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN;
  17. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan
  18. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional.

(4)    Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna JF setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina.

(5)    Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, pengelolaan JF yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan JF kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN.

(6)    Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala LAN.

7)     Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 100

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dilakukan oleh Menteri.