Organisasi Profesi

 

Pasal 101

(1)    Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.

(2)    Setiap   pejabat   fungsional   wajib   menjadi   anggota organisasi profesi JF.

(3)    Pembentukan   organisasi   profesi   JF   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi instansi pembina.

(4)    Organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

(5)    Organisasi profesi JF mempunyai tugas:

  1. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  2. memberikan advokasi; dan
  3. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(6)    Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi JF setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.

(7)    Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi JF dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi JF diatur dengan Peraturan Menteri.