Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi karena Penataan Organisasi

 

Pasal 130

 

(1) Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.

(2)  Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi   sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

 

Pasal 131

(1)    Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.

(2)    Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

  1. satu klasifikasi Jabatan;
  2. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
  3. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(3)    Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:

  1. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
  2. lulus   pendidikan   dan   pelatihan   teknis   yang diselenggarakan oleh instansi teknis.

(4)    Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

(5)   Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

(6)  Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional,   Presiden   berwenang   melakukan pengisian JPT melalui mutasi pada tingkat nasional.

(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.

 

Pasal 132

(1)  Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.

(2)  Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

  1. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
  2. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(3)  Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

 

Pasal 133

(1)  JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

(2)  JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK   dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

 

Pasal 134

(1)  Ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara.

(2)  Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:

  1. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;
  2. perencanaan   kebutuhan   pegawai   sesuai dengan beban kerja;
  3. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
  4. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
  5. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
  6. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
  7. merencanakan   dan   memberikan   kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
  8. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
  9. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

(3)  Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan secara berkala kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan persetujuan baru.