Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi

 

Pasal 110

(1)  Pengisian JPT utama dan JPT madya di kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dan huruf b.

(2)  Pengisian JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional.

(3)  Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c.

(4)  Pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

 

 

Pasal 111

(1)  Pengisian JPT utama dan JPT madya tertentu yang berasal dari kalangan non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a dan huruf b.

(2)  Pengisian JPT utama dan JPT madya tertentu yang berasal dari kalangan non-PNS sebagaimana dimaksud pada   ayat   (1)   harus   terlebih   dahulu   mendapat persetujuan Presiden serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

 

Pasal 112

(1)   Pengisian    JPT  utama    yang    memperoleh  hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya setara menteri dilakukan melalui  seleksi  terbuka  dan  kompetitif  sesuai  sistem merit dan diangkat oleh Presiden.

(2)  Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mengangkat JPT utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penugasan atau penunjukan langsung.

 

Pasal 113

Pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 dilakukan melalui tahapan:

  1. perencanaan;
  2. pengumuman lowongan;
  3. pelamaran;
  4. seleksi;
  5. pengumuman hasil seleksi; dan
  6. penetapan dan pengangkatan.

 

Pasal 114

(1)    Perencanaan  pengisian  JPT  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 113 huruf a meliputi:

  1. penentuan JPT yang akan diisi;
  2. pembentukan panitia seleksi;
  3. penyusunan   dan   penetapan   jadwal   tahapan pengisian JPT;
  4. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
  5. penentuan  sistem  yang  digunakan  pada  setiap tahapan pengisian JPT.

(2)  Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk JPT Utama dibentuk oleh Presiden.

(3)  Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh Presiden.

(4)  Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

(5)  Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:

  1. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
  2. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong; dan
  3. akademisi, pakar, atau profesional.

(6)  Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan:

  1. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
  2. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
  3. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
  4. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;

(7)    Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

 

Pasal 115

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 memiliki tugas:

  1. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  2. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  3. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  4. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  5. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
  6. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
  7. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

 

Pasal 116

(1)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.

(2)  Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

 

Pasal 117

(1)   Pengumuman  lowongan  pengisian  JPT  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik.

(2)   Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum  batas  akhir  tanggal  penerimaan lamaran.

(3)  Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  sebagai berikut:

a.   terbuka  pada  tingkat  nasional  kepada  seluruh Instansi Pemerintah untuk JPT pada Instansi Pusat dan JPT madya pada Instansi Daerah provinsi;

b.   terbuka  pada  tingkat  nasional  atau  terbuka antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT pratama pada Instansi Daerah provinsi; atau

c.   terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT pratama pada Instansi Daerah kabupaten/kota.

(4)    Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memuat:

a.   nama JPT yang lowong;

b.   persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal 108;

c.    kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong;

d.   batas waktu penyampaian berkas pelamaran;

e.   tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan

f.     alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.

(5)   Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi.

 

 

Pasal 118

 

(1)        Pelamaran pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c disampaikan kepada panitia seleksi.

(2)   Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK instansinya.

 

Pasal 119

(1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 untuk diikutsertakan di dalam seleksi.

(2)  Dalam  hal  panitia  seleksi  mengundang  PNS  yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.

 

Pasal 120

(1)  Seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).

(2)  Penyusunan  tahapan  seleksi  dan  penetapan  jadwal seleksi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.

(3)  Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d dilakukan mengacu kepada standar kompetensi Jabatan.

(4)  Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.

(5)  Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:

a.   seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;

b.   seleksi kompetensi;

c.   wawancara akhir; dan

d.   tes kesehatan dan tes kejiwaan.

(6)  Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi.

(7)   Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

(8)   Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 121

 

(1)  Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  113  huruf  e wajib  dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.

(2)  Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:

a.   nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan

b.   peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

(3)  Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang  lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan  tinggi  pratama  untuk  disampaikan  kepada PPK.

 

Pasal 122

Penetapan dan pengangkatan JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f dilakukan oleh Presiden atau PPK sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3).

 

Pasal 123

(1)  Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan Instansi Pusat kepada PPK melalui PyB.

(2)  PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) dengan memperhatikan pertimbangan PyB untuk ditetapkan.

 

Pasal 124

(1)  Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi  madya  yang  terpilih   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian kepada PPK, untuk disampaikan kepada Presiden.

(2) Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan  tinggi utama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan lembaga pemerintah nonkementerian kepada menteri yang mengoordinasikan, untuk disampaikan  kepada Presiden.

(3) Panitia   Seleksi  menyampaikan   3   (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan lembaga nonstruktural kepada Menteri, untuk disampaikan kepada Presiden.

(4) Presiden memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat pimpinan  tinggi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk ditetapkan sebagai pejabat    pimpinan    tinggi dengan memperhatikan pertimbangan PPK, menteri yang mengoordinasikan, atau Menteri.

 

Pasal 125

Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan kesekretariatan lembaga negara kepada pimpinan lembaga negara untuk disampaikan kepada Presiden.

 

Pasal 126

(1) Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilihsebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan Instansi Daerah provinsi kepada PPK.

(2) PPK mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Instansi Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan   urusan pemerintahan dalam negeri.

(3) Presiden memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya dengan memperhatikan pertimbangan PPK.

 

Pasal 127

(1) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota kepada PPK melalui PyB.

(2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah  kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan  Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan PyB.

(3) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin  sekretariat  daerah  kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.

(4)  Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.

 

Pasal 128

(1)   Dalam   memilih   calon   pejabat   pimpinan   tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 126 ayat (3), Presiden dapat dibantu oleh tim.

(2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden.

 

Pasal 129

PPK dilarang mengisi Jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan  tinggi yang lulus seleksi pada JPT yang lain.