Pemberhentian Karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang

 

                         

Pasal 243

(1)  PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  PNS dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

  1. meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
  2. meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; atau
  3. meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(3)  PNS dinyatakan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila meninggal:

  1. dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya;
  2. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani   yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/atau
  4. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.

(4)  Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak   kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)  Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berkeluarga, kepada orang tuanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 244

(1)  Seorang PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila:

  1. tidak diketahui keberadaannya; dan
  2. tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia.

(2) PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang.

(3) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan   atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

 

Pasal 245

(1)  Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) ditemukan kembali dan masih hidup, dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas Usia Pensiun.

(2)  Pengangkatan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PNS yang bersangkutan diperiksa oleh PPK dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3)  Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 246

(1)  Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) ditemukan kembali dan telah mencapai Batas Usia Pensiun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3)  Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang   bersangkutan, PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan hak kepegawaian yang telah diterima oleh janda/duda atau anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4)  Janda/duda atau anak PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.