Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

 

 

Pasal 255

(1)  PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(2)  PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.

(3)  PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.

(4)  PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

(5)  PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.