Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun

 

 

Pasal 260

(1)     Sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun secara nasional dikelola oleh BKN berdasarkan informasi dan  data pengelolaan pemberhentian dan pensiun Instansi Pemerintah.

(2)     Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan informasi dan data PNS   melalui sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)     BKN melakukan verifikasi terhadap informasi dan data pengelolaan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS kepada Instansi Pemerintah.

(4)     Sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun merupakan bagian dari Sistem Informasi ASN.

(5)      Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun diatur dengan Peraturan Kepala BKN.