Kewenangan Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali

 

 

Pasal 293

(1)    Presiden menetapkan pemberhentian sementara PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.

(2)    Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, selain PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki:

  1. JPT Pratama;
  2. JA;
  3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
  4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

 

 

Pasal 294

Presiden atau PPK menetapkan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah.