Tata Cara Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah

 

 

Pasal 263

(1)    PPK menginventarisasi kelebihan PNS sebagai akibat perampingan organisasi.

(2)    Kelebihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BKN.

(3)    Menteri merumuskan kebijakan penyaluran kelebihan PNS pada Instansi Pemerintah.

(4)    Kepala BKN melaksanakan penyaluran kelebihan PNS pada Instansi Pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)   Dalam hal kelebihan PNS tidak dapat disalurkan pada Instansi Pemerintah, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.