Uang Tunggu dan Uang Pengabdian

 

 

Pasal 296

Uang tunggu diberikan setiap tahun untuk paling lama 5 (lima) tahun.

 

 

Pasal 297

(1)    Uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 diberikan dengan ketentuan:

  1. 100% (seratus persen) dari gaji, untuk tahun pertama; dan
  2. 80% (delapan puluh persen) dari gaji untuk tahun selanjutnya.

(2)    Besarnya uang tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh kurang dari gaji terendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya.

 

 

Pasal 298

PNS yang menerima uang tunggu wajib melaporkan diri kepada PPK melalui PyB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu.

 

 

Pasal 299

(1)    PNS yang menerima uang tunggu, dapat diangkat kembali dalam Jabatan apabila ada lowongan.

(2)    PNS yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

 

 

Pasal 300

PNS yang menerima uang tunggu dan diangkat kembali dalam Jabatan, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak pengangkatannya, dan yang bersangkutan menerima penghasilan penuh sebagai PNS.

 

 

Pasal 301

Pemberian dan pencabutan uang tunggu ditetapkan oleh PPK.

 

 

Pasal 302

(1)    PNS yang tidak dapat disalurkan pada Instansi Pemerintah lain karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 diberikan uang tunggu.

(2)    PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat masa uang tunggu berakhir, memiliki masa kerja pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberhentikan dengan hormat dan diberi uang pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Besar uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 6 (enam) kali masa kerja kali gaji terakhir yang diterima.