PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KARIER

 

 

Pasal 162

Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.

 

 

Pasal 163

Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 bertujuan untuk:

  1. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
  2. menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi;
  3. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan
  4. mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

 

 

Pasal 164

Sasaran penyelenggaraan manajemen karier PNS yaitu:

  1. tersedianya pola karier nasional dan panduan penyusunan pola karier Instansi Pemerintah; dan
  2. meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah.

 

 

Pasal 165

(1) Manajemen karier PNS dilakukan sejak pengangkatan pertama sebagai PNS sampai dengan pemberhentian.

(2) Manajemen karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada tingkat:

  1. instansi; dan
  2. nasional.

(3) Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasa 162 disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

(4) Dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah harus menyusun:

  1. standar kompetensi Jabatan; dan
  2. profil PNS.

(5)  Standar kompetensi Jabatan dan profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun pada tingkat instansi dan nasional.

 

 

Pasal 166

(1) Standar kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf a berisi paling sedikit informasi tentang:

  1. nama Jabatan;
  2. uraian Jabatan;
  3. kode Jabatan;
  4. pangkat yang sesuai;
  5. Kompetensi Teknis;
  6. Kompetensi Manajerial;
  7. Kompetensi Sosial Kultural; dan
  8. ukuran kinerja Jabatan.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

 

Pasal 167

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf b merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas:

  1. data personal;
  2. kualifikasi;
  3. rekam jejak Jabatan;
  4. kompetensi
  5. riwayat pengembangan kompetensi;
  6. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
  7. informasi kepegawaian lainnya.

 

 

Pasal 168

Data personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a berisi informasi mengenai data diri PNS, paling sedikit meliputi:

  1. nama;
  2. nomor induk pegawai;
  3. tempat tanggal lahir;
  4. status perkawinan;
  5. agama; dan
  6. alamat.

 

 

Pasal 169

Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b merupakan informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

 

 

Pasal 170

Rekam jejak Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c merupakan informasi mengenai riwayat Jabatan yang pernah diduduki PNS.

 

 

Pasal 171

(1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d merupakan informasi mengenai kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.

(2) Dalam   rangka   menyediakan   informasi   mengenai kompetensi PNS dalam profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi.

(3) Uji kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh assessor internal pemerintah atau bekerjasama dengan assessor independen.

(4) Uji kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.

(5) Uji kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.

 

 

Pasal 172

(1) Riwayat pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf e merupakan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS.

(2) Riwayat pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi riwayat pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, dan/atau magang.

 

 

Pasal 173

Riwayat hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf f merupakan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

 

 

Pasal 174

Informasi kepegawaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf g merupakan informasi yang memuat prestasi, penghargaan, dan/atau hukuman yang pernah diterima.

 

 

Pasal 175

(1) Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dikelola dan dimutakhirkan oleh PyB sesuai dengan perkembangan atau perubahan informasi kepegawaian PNS yang bersangkutan dalam sistem informasi kepegawaian masing-masing Instansi Pemerintah.

(2) Profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi ASN secara nasional yang dikelola oleh BKN.