Rencana Pengembangan Karier

 

 

Pasal 180

(1)    Rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf a disusun di tingkat:

  1. instansi; dan
  2. nasional.

(2)    Rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:

  1. PNS yang akan dikembangkan kariernya;
  2. penempatan PNS sesuai dengan pola karier;
  3. bentuk pengembangan karier;
  4. waktu pelaksanaan; dan
  5. prosedur dan mekanisme pengisian Jabatan.

(3)    Rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4)    Rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci setiap tahun.

 

 

Pasal 181

(1)    Rencana pengembangan karier di tingkat Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) huruf a disusun oleh PyB.

(2)    Rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

(3)    Dalam menyusun perencanaan pengembangan karier, PyB memetakan JPT, JA, dan JF yang akan diisi dan merencanakan penempatan PNS dalam Jabatan tersebut sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi.

(4)    Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi dari lingkungan internal Instansi Pemerintah.

(5)    Pengisian dan penempatan PNS dalam JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi secara terbuka.

(6)    Dalam hal PNS dari lingkungan internal Instansi Pemerintah tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengisi JA dan JF yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mutasi dan/atau promosi diisi dari lingkungan eksternal Instansi Pemerintah.

(7)    Rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi ASN.

 

 

Pasal 182

(1)    Rencana pengembangan karier di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) huruf b disusun oleh Kepala BKN.

(2)    Rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3)    Dalam menyusun perencanaan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKN memetakan JA, JF, dan JPT yang akan diisi.

(4)    Pengisian dan penempatan PNS dalam JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui seleksi terbuka.

(5)    Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi.

(6)  Rencana pengembangan karier nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Sistem Informasi ASN untuk dipublikasikan.

(7)    Publikasi rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi informasi:

  1. Jabatan yang lowong; dan
  2. Jabatan yang akan lowong.