Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

 

 

Pasal 210

(1)    Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (5) huruf b harus sesuai dengan    rencana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2).

(2)    Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk:

  1. pendidikan; dan/atau
  2. pelatihan.

Pasal 211

(1)    Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) huruf a dilakukan  untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.

(3)    Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tugas belajar diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 212

(1)    Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) huruf b dilakukan                     melalui jalur   pelatihan   klasikal   dan nonklasikal.

(2)    Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

(3)    Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat        kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.

(4)    Pengembangan kompetensi melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.

Pasal 213

Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara:

  1. mandiri   oleh   internal   Instansi   Pemerintah   yang bersangkutan;
  2. bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu; atau
  3. bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.

Pasal 214

(1)     Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dilakukan melalui jalur pelatihan.

(2)     Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

(3)     Pelaksanaan     pengembangan     kompetensi     teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang.

(4)     Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

(5)    Pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.

(6)    Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing- masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 215

(1)    Pelaksanaan   pengembangan   kompetensi   fungsional dilakukan melalui jalur pelatihan.

(2)    Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

(3)    Pengembangan   kompetensi   fungsional   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang JF masing-masing.

(4)    Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh instansi pembina JF.

(5)    Pelatihan fungsional diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.

(6)    Akreditasi   pelatihan   fungsional   dilaksanakan   oleh masing-masing instansi pembina JF dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 216

(1)    Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Sosial Kultural dilakukan melalui jalur pelatihan.

(2)    Pelatihan sosial kultural dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar   kompetensi   Jabatan   dan pengembangan karier.

(3)    Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan.

(4)    Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LAN.

(5)    Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi

(6) Akreditasi pelatihan sosial kultural dilaksanakan oleh LAN.

Pasal 217

(1)    Pelaksanaan   pengembangan   Kompetensi   Manajerial dilakukan melalui jalur pelatihan.

(2)    Pelaksanaan   pengembangan   Kompetensi   Manajerial melalui jalur pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan struktural.

(3) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

  1. kepemimpinan madya;
  1. kepemimpinan pratama;
  1. kepemimpinan administrator; dan
  2. kepemimpinan pengawas.

(4)    Pelatihan struktural kepemimpinan madya diselenggarakan oleh LAN.

(5)    Pelatihan struktural kepemimpinan     pratama, kepemimpinan administrator,   dan   kepemimpinan pengawas diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi.

(6)    Akreditasi     pelatihan     struktural     kepemimpinan dilaksanakan oleh LAN.

Pasal 218

(1)    Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap tujuan dan                        sasaran pembangunan nasional dilaksanakan pelatihan di tingkat nasional yang diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama, yang dilaksanakan oleh LAN.

(2)    Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti                        juga oleh pejabat negara dan direksi dan komisaris badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3)    Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi lain

Pasal 219

LAN bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

Pasal 220

Pelaksanaan pengembangan kompetensi diinformasikan melalui sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.